Pasar Dalam Negeri Potensi Tumbuh Pesat, UMKM Harus Naik Kelas

17-07-2025 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena pesatnya pertumbuhan pasar digital di Indonesia, yang tidak diimbangi oleh kemampuan UMKM lokal untuk menjadi pemain utama. Menurutnya, mayoritas pelaku usaha kecil di desa-desa masih sekadar menjadi konsumen dalam ekosistem digital, bukan penjual aktif yang memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar.

 

Temuan ini dipaparkan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Fenomena ini kerap ia temui saat melakukan sosialisasi ke berbagai daerah. Secara khusus, dirinya kerap membawa tim digital marketing dan perbankan untuk turun ke desa guna langsung memotret kondisi nyata.

 

“Saya sering tanya langsung, siapa yang sudah belanja online? Hampir 80 persen warga desa angkat tangan. Tapi ketika saya tanya, siapa yang sudah jualan online? Nggak sampai 5 persen. Ini realita. Bukan survei lembaga mana-mana, saya sendiri yang tanya langsung,” kata Demer, sapaan akrabnya.

 

Menurut Demer, potensi pertumbuhan pasar dalam negeri dinilai luar biasa. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, ujarnya, Indonesia menjadi incaran banyak negara sebagai pasar potensial.

 

Walaupun begitu, ia menyayangkan potensi besar ini belum diimbangi kemampuan pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan peluang pasar digital. “Jangan sampai kita hanya jadi target pasar saja. UMKM kita harus naik kelas, jangan hanya jadi konsumen platform asing,” tegasnya.

 

Berdasarkan informasi yang diterimanya pula, fenomena dominannya konsumsi digital masyarakat desa tanpa dibarengi literasi penjualan daring membuat Indonesia berisiko hanya menjadi pasar abadi bagi produk luar negeri. Apalagi di tengah tren global saat ini, negara-negara besar mulai agresif memproteksi industri mereka sendiri.

 

“Negara-negara lain sekarang proteksi semua. Amerika saja bicara state interest, keluar dari WTO, pasang barrier di mana-mana. Kalau kita hanya jadi pasar, lama-lama kita kalah. UMKM kita harus diajari digital marketing, supaya bisa jual ke luar, bukan cuma belanja terus,” harap Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

 

Ia berharap Kementerian Perdagangan bersama kementerian lain terkait bisa menjadikan literasi digital bagi UMKM desa sebagai program prioritas. “Kalau tidak dimulai sekarang, kita hanya akan terus jadi pasar, devisa kita keluar, sementara pelaku usaha kecil kita tidak berkembang,” jelasnya.

 

Menutup pernyataan, Politisi asal Bali itu menegaskan, Indonesia mestinya bisa memanfaatkan momentum untuk membangun ketahanan ekonomi dari bawah. “Kalau kita hanya senang jadi pasar, senang belanja, tapi tidak jadi produsen, itu bahaya. UMKM desa harus kita dorong supaya tidak hanya ikut-ikutan beli online, tapi juga jual online,” tutupnya. (um/rdn)

BERITA TERKAIT
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...
Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari
05-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau...